Dampak Kebijakan Kenaikan UMK Bengkulu Tahun 2026 terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dunia Usaha di Tengah Dinamika Ekonomi Nasional

 

Oleh: Anton Sutrisno[1]

Kebijakan upah minimum selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Di satu sisi, upah minimum dipandang sebagai instrumen perlindungan pekerja untuk menjamin kehidupan yang layak. Di sisi lain, kebijakan ini sering kali dikhawatirkan dapat menekan dunia usaha, terutama sektor padat karya dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam konteks Provinsi Bengkulu, keputusan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu yang merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 menjadi momentum penting yang perlu dicermati secara lebih mendalam, baik dari sisi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun kaitannya dengan kondisi ekonomi nasional.

Dampak Kenaikan UMK 2026

Kenaikan UMK Bengkulu 2026: Fakta dan Pertimbangan Kebijakan

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu yang dirampungkan pada Desember 2025 menghasilkan kesepakatan kenaikan UMK di mayoritas kabupaten/kota. Empat daerah, yakni Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Utara, resmi direkomendasikan mengalami kenaikan upah. Besaran kenaikan berkisar antara Rp128.000 hingga Rp164.000 atau sekitar 5–5,5 persen dibandingkan UMK tahun sebelumnya.

Secara rinci, UMK Kabupaten Mukomuko naik menjadi Rp3.217.086, Kota Bengkulu menjadi Rp3.089.218, Bengkulu Tengah Rp2.945.142, dan Bengkulu Utara Rp2.906.158. Sementara itu, Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi perbedaan pandangan terkait regulasi pengupahan yang digunakan, sehingga keputusan akhir diserahkan kepada Gubernur Bengkulu. Adapun Kabupaten Seluma dan Kepahiang belum menetapkan UMK dan masih mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu.

Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa seluruh rekomendasi UMK tersebut disusun melalui mekanisme tripartit, melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Pertimbangan utama yang digunakan adalah keseimbangan antara kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan dunia usaha. Dengan demikian, kenaikan UMK 2026 tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil kompromi kepentingan ekonomi dan sosial.

Dampak terhadap Kesejahteraan Pekerja dan Daya Beli Masyarakat

Dari perspektif ekonomi makro daerah, kenaikan UMK berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat. Bengkulu sebagai provinsi dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer dan jasa lokal sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Tambahan pendapatan yang diterima pekerja, meskipun secara nominal terlihat tidak terlalu besar, dapat memberikan efek berantai (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Peningkatan daya beli akan mendorong konsumsi barang dan jasa lokal, mulai dari kebutuhan pokok, transportasi, hingga sektor perdagangan dan jasa. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat membantu menjaga laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu agar tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain itu, kenaikan UMK juga memiliki dimensi sosial yang penting. Upah yang lebih layak dapat mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga pekerja, menurunkan tingkat kemiskinan pekerja (working poor), serta meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kondisi tenaga kerja yang lebih sejahtera berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi daerah.

Tantangan bagi Dunia Usaha dan Iklim Investasi

Meski memiliki dampak positif bagi pekerja, kenaikan UMK tidak dapat dilepaskan dari tantangan yang dihadapi dunia usaha. Bagi perusahaan skala besar dan menengah yang memiliki struktur permodalan kuat, kenaikan upah relatif dapat diserap melalui efisiensi operasional atau peningkatan produktivitas. Namun, bagi UMKM dan usaha padat karya, terutama di sektor perdagangan, perkebunan, dan jasa lokal, kenaikan biaya tenaga kerja berpotensi menjadi beban tambahan.

Di Bengkulu, struktur dunia usaha masih didominasi oleh UMKM dengan margin keuntungan yang relatif tipis. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas atau dukungan kebijakan pemerintah, kenaikan UMK berisiko mendorong pengusaha melakukan penyesuaian tenaga kerja, seperti pembatasan perekrutan atau pengurangan jam kerja. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum perlu diiringi dengan kebijakan pendukung, seperti pelatihan tenaga kerja, insentif pajak, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Dari sudut pandang investasi, kepastian dan stabilitas kebijakan menjadi faktor kunci. Kenaikan UMK Bengkulu 2026 yang masih berada dalam kisaran moderat dan disepakati melalui mekanisme dialog sosial dapat memberikan sinyal positif bagi investor bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Bengkulu bersifat terukur dan tidak ekstrem. Hal ini penting agar Bengkulu tetap kompetitif dibandingkan daerah lain dalam menarik investasi, terutama di sektor-sektor yang berorientasi pada pasar domestik.

Keterkaitan dengan Perkembangan Ekonomi Nasional

Kebijakan kenaikan UMK Bengkulu 2026 juga perlu dilihat dalam konteks ekonomi nasional. Pada level nasional, pemerintah tengah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan daya saing usaha, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tekanan global seperti inflasi, ketidakpastian geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas.

Kenaikan upah minimum di berbagai daerah, termasuk Bengkulu, mencerminkan tren nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi domestik. Dengan daya beli masyarakat yang lebih baik, pemerintah berharap roda ekonomi daerah dapat terus berputar, sehingga kontribusi daerah terhadap pertumbuhan nasional tetap terjaga.

Namun, perbedaan acuan regulasi pengupahan, seperti yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong akibat perbedaan interpretasi PP Nomor 51 dan PP Nomor 49, menunjukkan masih adanya tantangan harmonisasi kebijakan di tingkat daerah. Ke depan, sinkronisasi regulasi pusat dan daerah menjadi krusial agar kebijakan upah minimum tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu iklim usaha.

Menjaga Keseimbangan antara Keadilan dan Keberlanjutan Usaha

Pada akhirnya, kenaikan UMK Bengkulu tahun 2026 merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Upah minimum yang layak adalah hak pekerja dan fondasi bagi peningkatan kualitas hidup. Namun, keberlanjutan dunia usaha juga merupakan prasyarat utama bagi terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan upah minimum diiringi dengan strategi penguatan dunia usaha. Pembinaan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif harus menjadi agenda yang berjalan seiring dengan kebijakan pengupahan.

Dengan ditetapkannya UMK 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, diharapkan Bengkulu mampu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kesejahteraan pekerja dapat meningkat tanpa mengorbankan keberlangsungan dunia usaha, sehingga Bengkulu dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

---

[1] Anton Sutrisno, pemerhati masalah sosial ekonomi dan lingkungan