Membaca Baliho "3 Juta Rumah untuk Bumi Merah Putih Bengkulu": Antara Harapan, Realitas Statistik, dan Komunikasi Politik

 

Suatu Kajian Kritis terhadap Pesan Publik di Ruang Kota

 

Di salah satu ruas jalan di salah satu Kota di Provinsi  Bengkulu berdiri sebuah baliho berukuran besar dengan tulisan mencolok: "3 JUTA RUMAH Untuk Bumi Merah Putih BENGKULU." Baliho tersebut menampilkan foto pejabat daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, warna-warna yang identik dengan semangat nasionalisme, serta narasi yang memberikan kesan bahwa Provinsi Bengkulu menjadi bagian penting dari program nasional pembangunan perumahan.

Baliho 3 Juta Rumah Untuk Bumi Merah Putih

Sekilas, pesan tersebut membangkitkan optimisme. Di tengah tingginya kebutuhan rumah layak huni di Indonesia, siapa yang tidak berharap masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak? Namun, apabila baliho itu dibaca secara kritis, muncul pertanyaan mendasar: apakah masyarakat dapat memahami bahwa angka "3 juta rumah" merupakan target nasional, ataukah muncul persepsi bahwa Bengkulu sendiri akan memperoleh tiga juta rumah?

Pertanyaan ini penting karena komunikasi publik tidak hanya berbicara mengenai apa yang benar secara administratif, tetapi juga mengenai bagaimana masyarakat menangkap makna sebuah pesan.

Memahami Konteks Program Nasional

Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program strategis Pemerintah Indonesia untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Target tersebut merupakan target nasional, bukan target untuk satu provinsi. Pemerintah merencanakan pembangunan sekitar dua juta rumah di wilayah pedesaan dan satu juta rumah di kawasan perkotaan secara bertahap dalam kerangka pembangunan nasional.

Artinya, apabila sebuah baliho hanya menampilkan tulisan besar:

3 JUTA RUMAH

Untuk Bumi Merah Putih Bengkulu

tanpa penjelasan bahwa angka tersebut adalah program nasional, maka secara komunikasi visual masyarakat dapat menangkap kesan bahwa Bengkulu akan memperoleh tiga juta rumah.

Di sinilah muncul persoalan komunikasi publik.

 

Bengkulu dalam Perspektif Statistik

Menurut data Badan Pusat Statistik hasil SUPAS 2025, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu sekitar 2,14 juta jiwa.

Jika menggunakan rata-rata anggota rumah tangga Indonesia sekitar empat orang, maka kebutuhan rumah tangga di Bengkulu berada pada kisaran:

• sekitar 500–600 ribu rumah tangga.

Dengan demikian, apabila seseorang memahami baliho tersebut secara harfiah bahwa Bengkulu akan memperoleh 3 juta rumah, maka jumlah rumah itu justru jauh melebihi jumlah rumah tangga yang ada di provinsi tersebut.

Secara sederhana:

• Penduduk Bengkulu ≈ 2,14 juta jiwa
• Rumah tangga diperkirakan ≈ 550 ribu
• Angka tiga juta rumah ≈ lebih dari lima kali kebutuhan rumah tangga.

Secara matematis tentu tidak masuk akal apabila tiga juta rumah benar-benar dibangun hanya di Bengkulu.

Karena itu, masyarakat yang memahami konteks nasional kemungkinan tidak akan salah menafsirkan. Namun masyarakat umum yang hanya melihat baliho beberapa detik saat berkendara berpotensi memperoleh kesan yang berbeda.

Antara Komunikasi Publik dan Komunikasi Politik

Dalam ilmu komunikasi politik dikenal konsep framing, yaitu bagaimana suatu informasi dibingkai agar menghasilkan persepsi tertentu.

Angka besar selalu memiliki daya tarik psikologis.

Misalnya:

• satu juta pohon,
• sejuta beasiswa,
• tiga juta rumah.

Angka yang besar memberikan kesan bahwa pemerintah sedang bekerja dalam skala luar biasa.

Bukan berarti angka tersebut salah.

Yang menjadi persoalan adalah konteksnya.

Apabila konteks nasional tidak dijelaskan secara memadai, maka angka tersebut dapat berubah menjadi alat pencitraan politik yang lebih dominan dibandingkan fungsi edukasi kepada masyarakat.

Dalam foto tersebut, ukuran tulisan "3 JUTA RUMAH" jauh lebih besar dibandingkan penjelasan lainnya.

Secara psikologi visual, mata pembaca pertama kali menangkap angka tersebut.

Sementara penjelasan mengenai sifat program nasional menjadi kurang menonjol.

Inilah yang disebut sebagai komunikasi simbolik.

Apakah Berlebihan?

Jawabannya bergantung pada sudut pandang.

Dari sisi pemerintahan

Tidak.

Karena pemerintah memang memiliki hak untuk menyosialisasikan program nasional.

Program besar memang memerlukan publikasi agar diketahui masyarakat.

Dari sisi komunikasi publik

Bisa dikatakan kurang proporsional apabila tidak disertai informasi yang memadai mengenai:

• target Bengkulu,
• jumlah rumah yang akan dibangun,
• penerima manfaat,
• waktu pelaksanaan.

Masyarakat justru membutuhkan informasi yang konkret.

Misalnya:

Bengkulu memperoleh target sekian ribu unit rumah.

atau

Tahun 2026 dibangun sekian unit.

Informasi seperti ini jauh lebih informatif dibandingkan hanya mengulang slogan nasional.

 

Realitas Pelaksanaan di Bengkulu

Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Bengkulu sendiri masih berada pada skala ribuan unit, bukan jutaan. Berbagai laporan menunjukkan target pembangunan maupun bantuan rumah di Bengkulu berada pada kisaran ribuan unit setiap tahun, termasuk target pengembang sekitar 1.500 unit dan kuota bantuan BSPS sekitar 1.172 unit pada tahun 2026.

Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat besar antara angka nasional yang menjadi slogan dengan realisasi daerah yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas Bengkulu.

 

Risiko Membangun Ekspektasi

Komunikasi pembangunan yang terlalu menonjolkan slogan memiliki risiko.

Pertama, masyarakat membangun harapan yang sangat tinggi.

Kedua, ketika realisasi tidak sesuai persepsi, masyarakat menjadi kecewa.

Ketiga, kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun.

Padahal yang salah bukan programnya, melainkan cara penyampaian informasinya.

Kepercayaan publik dibangun melalui informasi yang akurat, bukan hanya informasi yang menarik.

 

Perspektif Etika Pemerintahan

Pemerintahan modern dituntut menjalankan prinsip:

• transparansi,
• akuntabilitas,
• keterbukaan informasi,
• komunikasi yang mudah dipahami.

Baliho publik seharusnya tidak hanya menjadi media promosi.

Lebih dari itu, baliho harus menjadi media edukasi.

Idealnya masyarakat dapat mengetahui:

• berapa target Bengkulu,
• siapa penerima manfaat,
• bagaimana cara memperoleh bantuan,
• kapan pembangunan dimulai,
• berapa anggaran yang dialokasikan.

Informasi tersebut jauh lebih bermanfaat dibandingkan slogan yang sangat besar tetapi minim rincian.

 

Antara Optimisme dan Realisme

Tidak adil apabila Program 3 Juta Rumah langsung dianggap sekadar pencitraan politik. Indonesia memang masih menghadapi backlog perumahan dan kebutuhan hunian layak yang besar sehingga program nasional ini memiliki dasar kebijakan yang nyata.

Namun, optimisme tetap perlu diimbangi dengan realisme.

Keberhasilan program tidak diukur dari ukuran baliho, melainkan dari:

• jumlah rumah yang benar-benar dibangun,
• kualitas bangunan,
• ketepatan sasaran penerima,
• keterjangkauan pembiayaan,
• keberlanjutan kawasan permukiman.

Jika indikator-indikator tersebut tercapai, maka program layak diapresiasi. Sebaliknya, apabila pesan publik lebih besar daripada hasil yang dirasakan masyarakat, kritik terhadap cara komunikasinya menjadi wajar.

 

Penutup

Baliho "3 Juta Rumah untuk Bumi Merah Putih Bengkulu" merupakan contoh menarik bagaimana sebuah media visual dapat menghasilkan dua pembacaan sekaligus. Di satu sisi, ia menyampaikan semangat pembangunan dan menghubungkan Bengkulu dengan agenda nasional. Di sisi lain, ukuran slogan yang dominan tanpa penjelasan yang memadai berpotensi menimbulkan salah persepsi, seolah-olah Provinsi Bengkulu sendiri akan menerima tiga juta rumah—sesuatu yang jelas tidak sejalan dengan realitas demografi, mengingat jumlah penduduk Bengkulu hanya sekitar 2,14 juta jiwa.

Kajian ini tidak bertujuan menyimpulkan bahwa program tersebut adalah propaganda atau semata-mata kampanye politik. Yang lebih penting adalah menekankan bahwa komunikasi publik yang baik harus akurat, proporsional, dan kontekstual. Program pembangunan memang layak dipublikasikan, tetapi publik juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai target daerah, capaian, serta manfaat yang dapat mereka rasakan.

Pada akhirnya, masyarakat akan menilai bukan dari seberapa besar angka yang tertulis di baliho, melainkan dari seberapa banyak keluarga yang benar-benar memperoleh rumah layak huni, menikmati lingkungan permukiman yang baik, dan merasakan peningkatan kualitas hidup. Di situlah ukuran keberhasilan sebuah kebijakan publik yang sesungguhnya.